Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyebut, kerusakan jalan terjadi di sepanjang kurang lebih tiga kilometer yang melintasi wilayah Tiyuh Wai Sido hingga Tiyuh Karta Harja.
Menurutnya, kendaraan tersebut mengangkut sagu dari PT BBSW di wilayah Pakuwon menuju perusahaan BW di Gunung Batin.
“Perusahaan BW Pakuwon Agung merusak jalan hotmix kurang lebih tiga kilometer di Karta Harja dan Wai Sido. Masyarakat tidak menginginkan truk-truk itu melintas lagi. Angkutan itu membawa sagu dari PT BBSW Pakuwon ke BW Gunung Batin. Kami hanya ingin jalan hotmix ini dikembalikan seperti semula,” ujar warga tersebut.
Keluhan warga muncul karena kondisi jalan yang sebelumnya mulus kini disebut berlubang dan rusak akibat kendaraan bertonase besar.
DPRD: Jalan Penghubung Tidak Bisa Ditutup, Tapi ODOL Harus Dibatasi
Menanggapi keluhan masyarakat, anggota DPRD Provinsi Lampung, H. Putra Jaya Umar, menyampaikan bahwa jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang berfungsi sebagai penghubung antarwilayah sehingga tidak dapat ditutup sepenuhnya bagi kendaraan.
Namun ia menekankan bahwa kendaraan yang melintas tetap harus menyesuaikan dengan kapasitas jalan dan tidak melanggar aturan muatan.
“Itu jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten, jadi tidak bisa melarang kendaraan lewat. Tapi muatan ODOL jangan sampai melampaui batas. Terutama jenis kendaraan. Jangan sampai truk roda 10 lewat. Kalau sekadar roda 6 mungkin masih bisa ditoleransi,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk melaporkan kepada aparat jika menemukan kendaraan yang melanggar aturan.
“Kalau ada yang over dimensi atau overload, masyarakat bisa melapor ke polisi atau ke Polres agar diamankan. Jalan ini milik rakyat dan harus dijaga bersama,” tambahnya.
Masyarakat Minta Jalan Dikembalikan
Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini. Warga khawatir jika kendaraan berat terus melintas tanpa pengawasan, kerusakan jalan akan semakin parah dan membahayakan pengguna jalan.
Warga meminta agar perusahaan yang menggunakan jalur tersebut turut bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang terjadi.
Tanpa penanganan serius, masyarakat menilai konflik antara kepentingan ekonomi perusahaan dan keselamatan warga di jalan raya akan terus berulang.
(Dwi. p/Anton)
0 Komentar