Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi yang selama puluhan tahun telah menghabiskan anggaran negara.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, ditemukan sejumlah prasasti dan papan proyek yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan maupun rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa lokasi.
Salah satunya berada di wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan penanda pekerjaan tahun 1989. Menurut keterangan warga setempat, saluran tersebut sempat mengalirkan air pada awal pembangunan, namun tidak berlangsung lama hingga akhirnya tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Selain itu, ditemukan pula prasasti bertuliskan "Desain Rehabilitasi D.I. Way Rarem (Lanjutan)" oleh PT Bima Buana Raya pada tahun 2018. Di lokasi lain, tepatnya di Tiyuh Karta Raya (eks Karta Raharja), terdapat prasasti kegiatan "Audit Teknis dan Penyusunan AKNOP Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Way Rarem" yang dikerjakan PT Transka Dharma Konsultan pada tahun 2016.
Tim juga menemukan tanggul irigasi di wilayah Tulang Bawang Udik yang tidak dialiri air. Pada lokasi tersebut terdapat penanda pekerjaan "Desain Rehabilitasi D.I. Way Rarem" tahun 2018.
Temuan-temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan mampu mendukung kebutuhan irigasi masyarakat, khususnya petani yang bergantung pada ketersediaan air untuk mengelola lahan pertanian.
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jaringan irigasi yang telah dibangun maupun direhabilitasi. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah digelontorkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Jika memang ditemukan jaringan yang tidak berfungsi dalam waktu lama, perlu dilakukan audit teknis untuk mengetahui penyebabnya, apakah karena faktor desain, kerusakan, perubahan sumber air, atau faktor lainnya," ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat berharap instansi terkait, baik Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS-MS), pemerintah daerah, maupun aparat pengawas internal pemerintah, dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi jaringan irigasi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BBWS Mesuji Sekampung belum memberikan keterangan resmi terkait temuan sejumlah bangunan irigasi yang disebut warga tidak berfungsi secara optimal.
Masyarakat berharap adanya transparansi dan evaluasi agar aset negara yang dibangun menggunakan uang rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi sektor pertanian dan kesejahteraan petani.
0 Komentar