PAUD yang diketahui dipimpin oleh Ani Arumsuryani itu diduga menerima sejumlah sumber pembiayaan, termasuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) serta dukungan dari Dana Desa. Namun, hingga kini, mekanisme penyaluran dan penggunaan sejumlah anggaran tersebut masih menjadi tanda tanya.
Sorotan semakin mengarah pada pengelolaan internal sekolah. Rizka Nurfauziah, yang disebut sebagai operator sekaligus bendahara PAUD, diketahui merupakan anak dari Kepala PAUD, Ani Arumsuryani.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, terlebih apabila fungsi operator dan bendahara berada pada orang yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan kepala sekolah.
Bukan hanya persoalan hubungan keluarga, keberadaan operator sekolah tersebut di lingkungan PAUD juga menjadi bahan pertanyaan. Berdasarkan penelusuran tim media di lapangan, Rizka Nurfauziah diduga jarang terlihat menjalankan aktivitas di lokasi PAUD.
Jika benar terdapat pembayaran atau penghasilan yang bersumber dari Dana Desa kepada yang bersangkutan, publik tentu berhak mempertanyakan dasar pembayaran tersebut. Apakah pembayaran diberikan berdasarkan pekerjaan dan kehadiran yang benar-benar dilaksanakan, atau hanya berdasarkan status administratif sebagai operator?
Pertanyaan lain juga muncul terkait dana yang disebut berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi yang diperoleh media menyebutkan bahwa dana upah dari kegiatan tersebut diduga hanya diperuntukkan bagi operator sekolah.
Jika informasi tersebut benar, transparansi penggunaan dana menjadi penting untuk dibuka kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi bahwa terdapat perlakuan khusus dalam pembagian anggaran.
Ironisnya, upaya media untuk memperoleh klarifikasi langsung dari pihak PAUD Kober Kasih Ibu 1 belum membuahkan hasil. Tim media telah dua kali berupaya menemui Kepala PAUD Ani Arumsuryani untuk meminta penjelasan, tetapi yang bersangkutan tidak berhasil ditemui.
Padahal, klarifikasi dari pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk menguji informasi yang berkembang di lapangan sekaligus memberikan hak jawab atas dugaan tersebut.
Kini sorotan juga mengarah kepada Pemerintah Tiyuh Panaragan. Jika benar PAUD tersebut memperoleh dukungan anggaran dari Dana Desa, apakah pemerintah tiyuh telah melakukan verifikasi terhadap penerima dan penggunaan anggaran tersebut?
Apakah setiap penerima penghasilan dari Dana Desa benar-benar menjalankan tugasnya? Dan apakah pemerintah tiyuh memiliki mekanisme pengawasan untuk memastikan anggaran pendidikan tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi bagian dari penelusuran media pada pemberitaan berikutnya.
Tim media akan meminta konfirmasi kepada Kepalo Tiyuh Panaragan mengenai sumber dana, besaran anggaran, penerima manfaat, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa untuk PAUD Kober Kasih Ibu 1.
Publik tentu berharap seluruh pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan, sebab dana yang digunakan untuk kepentingan pendidikan pada hakikatnya harus kembali kepada kepentingan anak-anak dan peningkatan mutu pendidikan.,(Dwi.p/Tim)
0 Komentar