Nazaruddin menjelaskan, pihaknya tidak membalas surat pengaduan tersebut karena sebelumnya telah memberikan waktu hak sanggah selama 3 hari setelah rapat pleno hasil pemilihan suara.
"Alasan kami tidak membalas surat pengaduannya, karena sebelumnya kami sudah memberikan waktu luang hak sanggah selama 3 hari setelah kami gelar rapat pleno hasil pemilihan suara tanggal 22 Oktober. Selama 3 hari tersebut dari tanggal 23 - 25 Oktober 2026 tidak ada sanggahan dari Calon 01 Pak Dul Radjak. Sehingga menurut kami tidak ada kewajiban untuk membalas surat pengaduannya. Karena surat tersebut sampai kepada saya, tanggal 29 Oktober 2026," ujar Nazaruddin.
Surat pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan 2.995 suara hilang dan keberatan administratif yang disampaikan Dul Radjak.
Nazaruddin menambahkan, rapat pleno tersebut dihadiri berbagai unsur, di antaranya Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT), Panitia Pemilihan Kepalo Tiyuh (PPKT), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Bhabinkamtibmas dan Babinsa, serta masing-masing calon dan saksi.
"Bahkan kami undang langsung Pak Dul Radjak, tapi beliau tidak hadir dengan alasan sedang sakit. Termasuk saksi-saksi yang dari Pak Dul juga tidak ada yang datang. Sebenarnya kalau memang beliau merasa Keberatan Administratif, beliau ada kesempatan saat itu untuk memberikan hak sanggah dengan nmenunjukkan bukti-bukti," katanya.
Terkait tahapan pemilihan, Nazaruddin menegaskan pihaknya telah melakukan setiap tahapan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Setiap warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) kami bagikan undangan, dan kami berkerjasama dengan aparatur tiyuh seperti RK dan RW karena mereka yang paham dengan warga mereka sesuai dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)," jelasnya.
Menanggapi dugaan 2.995 suara hilang, Nazaruddin menyebut pihaknya telah melakukan sosialisasi agar warga yang terdaftar dalam DPT hadir memberikan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Kita pakai ilmu akal saja dan logika, sosialisasi sudah dilakukan agar warga masyarakat Tiyuh Pulung Kencana yang telah terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hadir memberikan hak suaranya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ujarnya.
Ia menambahkan, panitia tidak dapat memaksa warga untuk hadir, karena ada warga yang bekerja di perusahaan, ada juga warga yang tidak menetap di tiyuh karena sedang kuliah di luar kabupaten.
"Bahkan kami juga sudah mempersiapkan mobilisasi untuk warga yang sedang mengalami kendala tidak dapat hadir langsung ke TPS, tapi dengan syarat pihak keluarga yang bersangkutan harus melaporkan ke kami. Karena tidak ada kewajiban kami untuk mengunjungi warga dari rumah ke rumah untuk memberikan hak suara pada saat hari pencoblosan. Mengingat, sebelumnya kami telah berupaya melakukan sosialisasi sebelum tiba hari pencoblosan," tutup Nazaruddin.(Dwi.p/Tim)
0 Komentar